Bupati Ade juga menegaskan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi pedoman utama dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tetapi juga pada hasil dan dampak nyata dari program yang dijalankan. Setiap kegiatan harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Bupati Ade juga menegaskan agar prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi pedoman utama dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Ia mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan ke sektor belanja modal yang produktif, bukan sekadar kegiatan seremonial.

“Untuk tahun anggaran 2026, kita harus menitikberatkan pada kualitas program yang mendukung pembangunan Pendidikan,Kesehatan,Dan Pembangunan Jalan berkelanjutan. Setiap rupiah dari APBD harus memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ade juga menyoroti isu strategis penanganan banjir, mengingat Kabupaten Bekasi merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi saat musim penghujan. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, camat, dan kepala desa untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi bencana.

Langkah-langkah preventif seperti pembersihan saluran air, normalisasi sungai dan saluran tersier, serta penguatan tanggul dan pompa air di titik rawan banjir diminta untuk segera diprioritaskan.

“Kita tidak bisa hanya menunggu saat bencana datang. Upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan menjadi tanggung jawab bersama. Camat dan kepala desa saya minta untuk menggerakkan masyarakat agar berperan aktif menjaga lingkungan dan membangun kesadaran kolektif mencegah banjir,” tegasnya.

(Kusmanto)