Terkesan DPRD Pali Kebal Hukum, K MAKI : Audit Investigative POKIR Pali

Palembang, orbitSumsel – Laporan masyarakat yang mempertanyakan program Pokok Pokiran (Pokir) DPRD Panukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan serapan anggaran pelaksanaan menjadi viral di media sosial. Isu miring yang beredar sebaiknya di tanggapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak terjadi anggapan DPRD Pali sangat kebal hukum.

Sementara Pemkab Pali terkesan tiada perduli masalah serapan anggaran pelaksanaan Pokir yang konon kabarnya hanya terealisasi 40% dari anggaran. Menanggapi dugaan potongan pajak preman pada pelaksanaan Pokir Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K MAKK) angkat bicara, “Persoalan yang tidak teramat sulit untuk pembuktian unsur Perbuatan Melawan Hukum dengan audit investigative dan pertanggung jawaban anggaran”, kata Deputy K MAKI Feri Kurniawan. Senin (24/7).

“Kalau APH serius menindak lanjuti serapan anggaran Pokir dengan meminta data ke Sekretaris Dewan (Sekwan) dan meminta BPKP Perwakilan Sumsel mengaudit selesai dengan mungkin banyak tersangka”, ujar Deputy K MAKI dengan tertawa lebar.

Selanjutnya Feri Kurniawan berucap “Yang mendayu – dayu seolah terzolimi wajib di periksa terlebih dahulu karena berpotensi berbohong dengan masyarakat dan Tuhan”, lanjutnya

“Dan Pemkab wajib di mintai keterangan termasuk Kepala Daerah (Bupati) agar dugaan setoran preman Pokir bisa di buktikan kebenarannya dan tidak menjadi fitnah”, pungkas Feri Kurniawan. (*)