750 Batalyon Baru: Pertahanan Negara atau Kembalinya Militerisme

Palembang, OrbitSumsel – Pemerintah bersama TNI Angkatan Darat saat ini sedang menjalankan proyek besar pembangunan kekuatan militer darat melalui pembentukan ratusan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) hingga tahun 2029.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bahkan menyebut target pembentukan mencapai 750 batalyon baru yang akan ditempatkan di berbagai daerah Indonesia, terutama luar Pulau Jawa.

Program ini bukan lagi sekadar wacana. Data resmi menunjukkan bahwa hingga 2025–2026, TNI AD telah membangun sekitar 105 batalyon baru dan akan terus bertambah secara bertahap setiap tahun. Bahkan perhitungannya mencapai sekitar 150 batalyon per tahun ditambah satuan lain seperti kavaleri, zeni, dan artileri.

Secara resmi, pemerintah menjelaskan bahwa fungsi batalyon tersebut bukan hanya untuk perang atau pertahanan semata. TNI menyebut batalyon baru akan memiliki fungsi “teritorial pembangunan”, yaitu membantu ketahanan pangan, membuka lahan pertanian, membangun infrastruktur desa, mendukung pelayanan kesehatan, hingga membantu program ekonomi masyarakat daerah.

Di sinilah persoalan mulai menjadi serius. Sebab bila dicermati lebih dalam, fungsi-fungsi tersebut sejatinya adalah tugas kementerian sipil, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, pemerintah daerah, dan lembaga pembangunan lainnya.

Ketika tentara mulai masuk terlalu jauh ke wilayah ekonomi dan sosial masyarakat, maka batas antara pertahanan dan sipil menjadi kabur. Ini yang memunculkan kekhawatiran publik tentang lahirnya kembali “dwifungsi” militer dalam wajah baru.

Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang sangat panjang terkait dominasi militer dalam kehidupan sipil pada era Orde Baru. Saat itu ABRI bukan hanya mengurus keamanan, tetapi juga politik, birokrasi, ekonomi, kampus, bahkan organisasi masyarakat. Reformasi 1998 dilakukan justru untuk mengakhiri dominasi tersebut.

Namun kini, masyarakat mulai melihat pola yang perlahan bergerak kembali, tentara mengurus pangan, pertanian, pembangunan desa, distribusi bantuan sosial, hingga program makan bergizi. Kritik terhadap fenomena ini banyak muncul dalam ruang publik dan diskusi masyarakat digital Indonesia.

Proyek 750 batalyon ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai arah prioritas negara. Indonesia saat ini menghadapi banyak masalah mendasar, angka kemiskinan, kualitas pendidikan yang timpang, pengangguran anak muda, krisis lingkungan, korupsi struktural, serta ketimpangan pembangunan luar Jawa.

Namun negara justru terlihat sangat agresif membangun infrastruktur militer dalam jumlah masif.

Padahal membentuk satu batalyon bukan perkara kecil. Dibutuhkan markas, lahan, kendaraan tempur, senjata, logistik, asrama, perekrutan ribuan prajurit, serta biaya operasional tahunan yang sangat besar. Dalam kondisi efisiensi anggaran nasional, publik tentu berhak mempertanyakan urgensi proyek ini. Data 2025 bahkan menunjukkan anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI mengalami efisiensi hingga Rp26,9 triliun.

Namun di saat yang sama, negara tetap menargetkan pembangunan ratusan batalyon baru.