Krisis Sunyi di Indonesia antara Rupiah dan Ilusi Stabilitas

Palembang, OrbitSumsel – Rupiah akhirnya menembus angka psikologis Rp17.000 per dolar AS. Banyak pejabat mencoba menenangkan publik dengan pernyataan klasik “fundamental ekonomi Indonesia masih kuat”. Namun justru di sinilah letak persoalannya.

Kalimat itu terlalu sering diulang sejak era Orde Baru hingga Reformasi, bahkan pada saat Indonesia berada di ambang krisis.

Tahun 1997 pemerintah juga pernah mengatakan ekonomi nasional aman karena pertumbuhan mencapai lebih dari 7 persen. Tetapi hanya dalam waktu singkat, rupiah runtuh dari Rp2.300 menjadi lebih dari Rp16.000 per dolar AS, ribuan perusahaan bangkrut, 16 bank dilikuidasi, dan lebih dari 20 juta orang jatuh miskin akibat krisis moneter Asia.

Sejarah menunjukkan bahwa negara tidak pernah runtuh secara mendadak, ia runtuh perlahan ketika elite mulai percaya propaganda stabilitas lebih penting daripada membaca realitas struktural ekonomi.

Hari ini situasinya memang berbeda, tetapi gejalanya memiliki pola yang serupa. Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa Indonesia terus dipakai untuk intervensi menjaga stabilitas rupiah. Dalam laporan Reuters terbaru, tekanan terbesar terhadap rupiah berasal dari kenaikan harga minyak global, penguatan dolar AS akibat suku bunga tinggi The Fed, dan keluarnya modal asing dari pasar negara berkembang.

Indonesia sangat rentan karena masih menjadi negara net importir energi dan bahan baku industri. Artinya, setiap pelemahan rupiah langsung menaikkan biaya impor minyak, pangan, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan baku manufaktur. Inilah yang jarang dijelaskan kepada publik, rupiah lemah bukan hanya masalah pasar uang, tetapi ancaman langsung terhadap biaya hidup masyarakat sehari-hari.

Masalah paling mendasar ekonomi Indonesia sesungguhnya bukan sekadar kurs, melainkan struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada faktor eksternal. Selama dua dekade terakhir, Indonesia hidup dari tiga penopang utama, ekspor komoditas, konsumsi domestik, dan utang pembangunan. Ketika harga batu bara naik, ekonomi terlihat sehat. Ketika nikel menjadi primadona kendaraan listrik dunia, pemerintah merasa Indonesia sedang menuju negara maju. Padahal realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda.

Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi manufaktur terhadap PDB terus mengalami stagnasi dibanding era industrialisasi Asia Timur seperti Korea Selatan dan China. Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi gagal membangun industri hilir yang benar-benar mandiri. Negara ini menjual bahan mentah, tetapi membeli kembali barang jadi dengan harga mahal.

Dalam logika ekonomi global, kondisi seperti ini menjadikan Indonesia sekadar pasar besar, bukan pusat kekuatan ekonomi dunia.

Di titik inilah Agreement on Reciprocal Trade menjadi penting untuk dibahas. Banyak masyarakat menganggap perjanjian perdagangan internasional otomatis menguntungkan Indonesia karena membuka akses pasar global.

Namun realitasnya lebih kompleks. Perjanjian perdagangan timbal balik sering kali hanya menguntungkan negara dengan basis industri kuat.

Negara maju masuk ke pasar Indonesia dengan produk teknologi, farmasi, dan manufaktur bernilai tinggi, sementara Indonesia tetap mengekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah. Akibatnya, neraca perdagangan memang tampak bergerak, tetapi nilai tambah terbesar tetap dinikmati negara industri.

Indonesia sebenarnya sedang menghadapi bentuk baru kolonialisme ekonomi modern, yaitu ketergantungan struktural melalui perdagangan global yang tampak “setara”, tetapi secara teknologi dan industri sangat timpang.

Jika situasi rupiah terus melemah dalam jangka pendek, dampaknya akan langsung terasa pada rantai pasok nasional. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan lebih dari 70 persen bahan baku farmasi Indonesia masih impor.